BANDUNG, TERASKITA.WEB.ID – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah serta pembangunan daerah berbasis data kependudukan dan informasi kewilayahan, Wakil Bupati Karawang H. Maslani mewakili Bupati Karawang menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Daerah Berbasis Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung, pada Selasa (29/10/2025).
Dalam forum tersebut, Asep Sukmana menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan dasar pengambilan keputusan strategis.
“Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 51,7 juta jiwa atau seperlima dari total penduduk nasional, menghadapi tantangan mendasar terkait validitas dan keterpaduan data kependudukan. Karena itu, integrasi dan pemanfaatan data menjadi kunci agar kebijakan publik tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Brigjen TNI Kartika Adi Putranto, SE, selaku Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polhukam.
“Data yang akurat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan fondasi utama kebijakan publik. Pemerataan dan keakuratan data kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan geospasial memungkinkan pemerintah memastikan ketepatan sasaran setiap program,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi publik berbasis digital.
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor untuk membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi, akurat, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.
