KARAWANG, TERASKITA.WEB.ID – Dalam upaya memperkuat program perumahan nasional dan mendukung target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Bank Negara Indonesia (BNI) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Kegiatan bertajuk “Ngobrol Santai dan Diskusi FLPP Tahun 2025” tersebut berlangsung pada Selasa (28/10/2025) di Hotel Mercure, Bandung, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani.
Dalam kesempatan itu, Area Head 5 Wilayah 15 BNI, Ida Bagus Wid Dwipayana, menyampaikan komitmen BNI sebagai Agent of Development yang senantiasa mendukung pembangunan nasional melalui pembiayaan sektor perumahan rakyat.
“Diskusi ini adalah bukti nyata dukungan BNI terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto. Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan developer untuk mempercepat pemerataan kepemilikan rumah layak dan terjangkau,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyampaikan apresiasi atas peran BNI dan seluruh mitra dalam memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia menuturkan bahwa Kabupaten Karawang telah menyalurkan sekitar 5.400 unit rumah subsidi dan akan terus memperkuat program Rumah Layak Huni (RULAHU) dengan target 2.500 unit per tahun.
“Pencapaian ini sejalan dengan Astha Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat ekosistem perumahan rakyat yang mudah, terjangkau, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan FLPP, diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui kepastian tempat tinggal yang layak.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Karawang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari program nasional penyediaan rumah bagi rakyat, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
