BANDUNG | teraskita.web.id | Pemerintah Kota Bandung menggunakan data kewilayahan untuk menentukan kebijakan ekonomi sekaligus mengatasi persoalan layanan dasar masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal tersebut saat Closing Speech Corporate Day The 14th Bandung Marketing Week 2026 di Holiday Inn Hotel Bandung 20 Agustus 2026.
Farhan mengatakan data membantu Pemkot Bandung menentukan sektor yang perlu dikembangkan, seperti ekonomi kreatif, kuliner, pariwisata, olahraga, pendidikan, dan transportasi.
Sektor kuliner menunjukkan potensi besar setelah kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat pertumbuhan sebesar 3,61 persen.
“Bisnis terbesar di Kota Bandung adalah bisnis kuliner. Terpancar juga dari perolehan pajak. Pajak terbesar kami dari restoran melebihi hotel,” ujar Farhan.
Kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung juga membuka peluang pertumbuhan perdagangan, jasa, pariwisata, dan konektivitas antardaerah.
Pemkot Bandung bersama pengelola bandara mendorong pengalaman penumpang yang menghadirkan identitas khas Bandung sejak wisatawan tiba di kota.
“Identitas Bandung belum konsisten dirasakan di seluruh trans point. Ini PR kami sama Angkasa Pura,” katanya.
Farhan mengatakan pengalaman tersebut dapat dibangun melalui visual, audio, aroma, cerita, dan pelayanan yang mencerminkan karakter Bandung.
Konsep tersebut diharapkan membuat Bandara Husein tidak sekadar menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian karena keberadaan perguruan tinggi membuka peluang pengembangan wisata edukasi bagi masyarakat luar daerah.
“Wisata edukasi menjadi penting,” ujarnya, seraya mendorong perguruan tinggi mempromosikan pendidikan Bandung ke berbagai daerah.
Selain mengembangkan ekonomi, data kewilayahan digunakan Pemkot Bandung untuk menemukan persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan.
Pendataan selama setahun mencakup 1.597 Rukun Warga (RW) dan 9.962 Rukun Tetangga (RT) yang telah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Salah satu temuan menunjukkan sekitar 27 persen rumah dari sekitar 600 ribu rumah belum memiliki saluran sanitasi terhubung ke septic tank atau jaringan air kotor.
Saluran dari rumah-rumah tersebut masih mengalir langsung menuju sungai sehingga berpotensi memengaruhi kesehatan lingkungan masyarakat.
Layanan air bersih dan air kotor melalui jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga baru menjangkau sekitar 38 persen wilayah Bandung.
Data tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Bandung untuk mengarahkan intervensi terhadap persoalan sanitasi dan layanan dasar masyarakat.
“Pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membosankan, enggak menarik untuk dibahas di TikTok. Tetapi saya yakin para akademisi dan juga para sahabat-sahabat di sini yang mengerti betul bagaimana caranya memanfaatkan sebuah kajian dan analisis, ini yang harus kita kejar,” tuturnya.
Farhan berharap data Pemkot Bandung dapat dimanfaatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan berdasarkan kondisi nyata.
“Ini akan menjadikan kita sebagai betul-betul pengelolaan kota berbasis data atau evidence based management of the city,” kata Farhan.
(Diskomi
Info Kota Bandung/bhf)
Editor: Humas Jabar
